Image of Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Text

Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Sangat disadari, pelaksanaan UUD merupakan upaya dalam melindungi, menegakkan, memenuhi dan memajukan hak asasi manusia (HAM) seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum (rechstaat), yang seluruh kebijakan negara didasarkan pada hukum, maka esensi regulasi menjadi sangat penting. Dengan demikian, kedudukan regulasi sebagai panduan kebijakan itu akan menjadi positif apabila tujuan negara dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dalam diimplementasikan secara bik dan tepat. Namun, secara faktual, banyak regulasi yang tumpang tindih, tidak harmonis, ketidak jelasan kedudukan dalam hierarki dan praktek pengujian terhadap perundang undangan yang tidak sinkron antara putusan mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah agung, menjadi hal yang urgen untuk diselesaikan segera, dengan maksud demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara indonesia.

Ketersediaan
B01765B-Kebijakan Publik ST BATersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik ST BA
Penerbit
Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI.,
Deskripsi Fisik
xii, 498 hlm,il;23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-51170-1-5
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan 1
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar